Pengamanan Aset Perbankan Dilandasi Perjanjian

Polres Karanganyar bersama manajemen tujuh perusahaan perbankan menandatangani perjanjian pengamanan aset vital di ruang Pusat Pengendalian Komando Operasional (PPKO) Mapolres, Senin (03/04/2017). Dokumen perjanjian tersebut melegalisasi bentuk kerjasama berikut kontribusi masing-masing pihak.

“MoU ini menjadi pegangan kami dalam melengkapi administratif perusahaan. Setiap anggaran keluar harus dipertanggungjawabkan. Utamanya saat pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Suwanto, Pimpinan Bank Jateng Cabang Karanganyar kepada wartawan usai penandatanganan MoU.

MoU itu memperjelas tugas fungsi pokok aparat dalam mengamankan obyek vital aset perbankan di kantor pelayanan maupun gerai anjungan tunai mandiri (ATM). Sedangkan bagi manajemen perbankan, kontribusinya ke negara tercatat dan akuntable. Sebelum ada MoU tersebut, pihak perbankan terkendala administratif pertanggungjawaban kegiatan kemitraan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, kemitraan dengan Polres sejauh ini menjawab kebutuhan perusahaan perbankan dalam mengamankan asetnya. Terutama penjagaan gerai ATM berlokasi tersebar sampai ke pelosok desa, dimana pengawasannya jauh dari kantor pusat. “Di pelosok-pelosok itu, kami meminta bantuan patroli dari Polsek,” katanya.

Bank Jateng sendiri memiliki peta strategis obyek yang butuh pengamanan berikut jam-jam kebutuhan patroli. Ia mengapresiasi respons cepat Polres Karanganyar setiap kali pihaknya membutuhkan bantuan.

“Cukup melayangkan surat resmi. Kebutuhan personel langsung disuplai. Kebutuhan reguler dua personel di kantor, namun jumlahnya bisa lebih banyak saat crowded. Misalnya pembayaran gaji pegawai,” jelasnya.

Perjanjian kerjasama selain ditandatangani manajemen Bank Jateng juga oleh manajemen perusahaan perbankan berkantor di Karanganyar seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI 46, dan Pegadaian.

Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak mengatakan kontribusi swasta pada jasa pengamanan polri diatur PP nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jasa pengamanan pada obyek vital nasional dan tertentu dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama.

“Disetor langsung ke kas negara. Nominalnya tercantum pada kontrak kerjasama. Jadi tidak boleh menentukan secara sepihak,” kata Kapolres. (R-10)